Rangkuman Workshop Danamart dan OJK

Pada tulisan ini saya menulis rangkuman dari acara yang diadakan Danamart dimana saya menjadi salah satu narasumbernya. Danamart meluncurkan program dana talangan untuk keperluan pendidikan dan juga mengundang perwakilan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang diwakili oleh Pak Angga (Asisten Peneliti mewakili Pak Hendrikus).

Bagaimana tanggapan OJK terhadap program baru Danamart ini?

OJK umumnya sangat mendukung lending untuk edukasi, karena masih jarang, berdampak baik, dan berharap kedepannya akan semakin banyak. OJK berharap hal ini membuat pendidikan lebih accessible terutama diluar Pulau Jawa. OJK akan membantu dengan mempermudah proses pendaftaran bahkan sampai lokalisasi (bisa minta bantuan OJK daerah).

Kenapa masih banyak saja P2P lending illegal?

Otoritas OJK hanya bisa mencabut izin usaha, tidak bisa “membunuh” perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa fintech ilegal sangat cepat ganti nama atau membuat aplikasi baru yang seolah-olah berbeda, jadi meskipun aplikasi ilegal sudah kami hapus namun lahir lagi yang lain. Hal ini sulit dikontrol.

Perlu dicatat juga bahwa kualifikasi lending yang legal dan tidak legal masih sebatas panduan dari asosiasi dan OJK, belum masuk ranah hukum. OJK saat ini sedang intens mengupayakan agar hal ini bisa jadi undang-undang.

Sambil menunggu hal tersebut terealisasi, kami ingin menghimbau bahwa dalam aplikasi lending yang legal, aplikasi hanya boleh meminta 3 jenis permission (permohonan akses di HP) yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi. Apabila meminta lebih dari tiga tersebut, apalagi jika meminta akses KONTAK, tentu hampir dipastikan ilegal. 

Bagaimana perihal POJK (Peraturan OJK) 77 perihal disclosure data?

Meskipun data lender tidak boleh diberikan ke borrower dan demikian juga sebaliknya, kami mewajibkan keduanya untuk membuka rekening di bank yang berada di Indonesia untuk menanggulangi masalah ini. Namun, kami akui masih ada kekurangan bahwa sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) hanya terintegrasi dengan P2P lending yang sudah berizin. Pusdafil (Pusat Data Fintech Lending) yang saat ini sedang dikembangkan akan lebih terbuka ke seluruh P2P lending yang sudah terdaftar dan diawasi juga.

Bagaimana P2P lending memvalidasi keabsahan TKB90?

Pusdafil ini juga menjadi sarana validasi TKB90.

Bagaimana soal issue P2P lending macet seperti Crowde?

OJK melihat laporan keuangan setiap P2P lending secara rutin, apabila equity masih positif maka dinilai masih aman. Apabila tidak ada laporan yang masuk maka OJK juga mungkin tidak tahu bahwa operasional lending tersebut bermasalah, mengingat kami juga kekurangan tenaga untuk secara proaktif mengecek satu persatu.

Pada dasarnya prosedur yang benar memang harus melapor ke penyelenggara dahulu, apabila sudah mandek tidak ada progres maka OJK bisa membantu mempertemukan. Silakan kirim pengaduan lagi dengan menginformasikan bahwa lender sudah mengirim keluhan ke fintech yang bersangkutan namun tidak kunjung mendapatkan penyelesaian masalah.

Apa syarat untuk menjadi lending syariah?

Yang penting ada dua orang Dewan Perwakilan Syariah dari MUI (Majeslis Ulama Indonesia) didalam fintech tersebut. Secara teknis bunga tidak diatur karena merupakan bagian dari code of conduct yang diatur oleh AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia). Yang penting akad nya syariah.

Bagaimana dengan equity crowdfunding dan fintech lainnya?

Didalam OJK ada GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital) yang menangani fintech yang belum berkategori, sedangkan ECF (equity crowdfunding) sudah memiliki divisi sendiri yang berbeda dari P2P lending.

Apakah Easycash menyalahi aturan karena memiliki skema pendanaan yang berbeda sendiri?

Tidak, meskipun skemanya unik karena bisa ditarik tambah seenaknya, namun Easycash sejauh ini tidak menghimpun dana, semua uangnya masih disalurkan sesuai prosedur kepada peminjam.

Sinergi antara AFPI dan OJK selama ini baik?

Sinergi antara AFPI dan OJK sangat baik. OJK sangat berterimakasih kepada AFPI.

Saya penasaran bagaimana AFPI bisa berjalan? Apakah disubsidi OJK?

AFPI hanya bergantung pada fee membership anggotanya, yang jumlahnya semakin besar tergantung dari nominal disbursement anggota tersebut.

OJK sendiri sekarang berapa banyak anggotanya?

Saat ini divisi OJK yang mengurusi fintech hanya 24 orang terbagi menjadi divisi pengaturan, pengawasan, dan edukasi. Total orang OJK nasional ada 12.000 anggota,