Perbedaan P2P Lending Syariah

Perbedaan P2P Lending Syariah

Bagi beberapa lender yang investasi nya harus berbasis syariah, maka penting untuk memilih penyelenggara P2P lending yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut saya, ada 3 ‘jenis’ compliance penyelenggara perihal syariah:

1. Konvensional

Yang masuk kategori ini adalah mayoritas penyelenggara yang tidak menggunakan akad syariah dan memang tidak bersertifikasi syariah. Contohnya sangat banyak, apapun yang tidak disebutkan dibawah.

2. Akad Syariah tanpa Sertifikasi Resmi

Penyelenggara yang masuk kategori ini adalah mereka yang akad perjanjiannya menggunakan prinsip syariah, mengelola proyek secara syariah, namun belum lolos sertifikasi syariah dari MUI. Contohnya adalah Amartha dan iGrow.

3. Sertifikasi Resmi Syariah

Penyelenggara yang masuk kategori ini sudah lolos fatwa DSN MUI. Contohnya adalah Ammana, ALAMI, dan Investree. Tentunya p2p yang masuk klasifikasi inilah yang harus anda pilih bila memang ingin pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah sepenuhnya.

Perlu dicatat bahwa 3 klasifikasi tersebut tidak ada hubungannya dengan status terdaftar atau berizin. Misalnya, p2p dibawah ini sudah lolos fatwa MUI tapi statusnya masih terdaftar, belum berizin:

  • Kapitalboost
  • Papitupi Syariah
  • Dana Syariah

Apa Perbedaan P2P Syariah?

Menurut saya, perbedaan p2p syariah bisa dinilai ‘signifikan’ atau ‘menial’ tergantung siapa yang melihatnya. Bagi pendana yang memang paham tentang prinsip syariah, maka perbedaannya akan kelihatan sangat mencolok. Sebaliknya, pendana yang kurang memahami prinsip syariah, maka perbedaan-perbedaan dibawah ini kelihatannya tidak signifikan.

Tujuan Pendanaan atau Pembiayaan

Peminjam harus berkomitmen bahwa dana yang diberikan ke mereka tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Isi Akad atau Perjanjian

Tidak boleh ada potensi multitafsir. Misalnya, segala sesuatu diekspresikan dengan angka eksak, bukan persentase. Penjabaran syarat dan ketentuan harus didefinisikan sejelas-jelasnya.

Otoritas yang Mengawasi

Bila konvensional diawasi oleh AFPI dan OJK, maka P2P syariah diawasi oleh AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Dewan MUI (Majelis Ulama Indonesia), serta OJK.

Jajaran Manajemen

Harus ada satu orang perwakilan dari MUI yang bertindak sebagai penasihat di jajaran manajemen penyelenggara

Denda Keterlambatan

Tidak boleh dikenakan, karena termasuk riba. Denda keterlambatan hanya boleh dikenakan atas asas ganti rugi, itupun tidak boleh bersifat compounding (bunga berbunga)

Kesimpulan

Saya bukan investor syariah dan tidak berkompetenssi di bidang tersebut. Pandangan saya, sertifikasi syariah merupakan ‘extra mile’ yang patut dihargai bila ada. Tentunya, p2p lending syariah memiliki sasaran market yang lebih luas daripada p2p konvensional, karena baik investor konvensional maupun syariah keduanya akan bisa menggunakannya tanpa halangan apapun. Sedangkan p2p konvensional tidak bisa menyasar investor syariah karena halangan moral.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.